BANGKA TENGAH — Upaya memperkuat pertahanan terhadap serangan digital atas dukungan langsung Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan secara resmi mengukuhkan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS). Pengukuhan ini dilakukan bersamaan dengan lima kabupaten/kota lainnya di Provinsi kepulauan Bangka Belitung.
Kegiatan kelembagaan TTIS berlangsung meriah dan penuh antusias dengan kehadiran Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi dan Wakil Gubernur Babel Helyana, serta para pejabat dari instansi vertikal dan daerah.
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bangka Selatan, Yuri Siswanto menyampaikan bahwa pembentukan tim ini merupakan langkah krusial dalam menjawab tantangan era digital yang semakin kompleks.
“Hari ini adalah tonggak penting. Kita secara resmi meluncurkan TTIS Pemkab Basel yang akan fokus menangani insiden siber, baik dari sisi pencegahan maupun penanganan. Dalam dua hari ke depan, personel kami akan mendapatkan pelatihan langsung dari BSSN,” ujar Yuri. Selasa, (8/7/ 2025).
Yuri menambahkan, berbagai bentuk insiden siber seperti phishing, pencurian data pribadi, malware, ransomware hingga serangan Denial of Service (DoS) kini makin sering mengintai sistem pemerintahan.
“Keamanan data dan layanan publik yang berbasis digital kini menjadi prioritas. Karena itu, kehadiran TTIS diharapkan dapat menjadi garda terdepan untuk menjaga sistem pemerintahan elektronik di Bangka Selatan tetap aman dan andal,” jelas Yuri.
Selama dua hari ke depan, BSSN akan memberikan pelatihan intensif kepada anggota TTIS Basel, termasuk simulasi penanganan insiden dan teknik forensik digital dasar. Pembinaan ini dilakukan dalam rangka memperkuat kapasitas dan mempercepat kesiapsiagaan siber di tingkat pemerintah daerah.
“Pembentukan TTIS merupakan bagian dari strategi nasional keamanan siber. Kami akan terus mendampingi agar daerah memiliki ketahanan digital yang kuat,” kata Kepala BSSN, Letjen (Purn) Nugroho.
Langkah ini dinilai strategis dalam mendukung program nasional SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), sekaligus menumbuhkan kesadaran pentingnya keamanan informasi di lingkungan pemerintahan.
