TOBOALI – Dugaan pungutan liar (pungli) dalam penyaluran dana Optimalisasi Lahan (Oplah) di Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan masih jadi misteri. Para petani yang seharusnya menjadi penerima manfaat justru diliputi tanda tanya besar soal transparansi dan keadilan distribusi dana bantuan hingga Rabu, 2 Juli 2025.
Sebelumnya, pada Selasa, 1 Juli 2025, telah digelar pertemuan resmi di Kantor Desa Rias yang dihadiri perwakilan DPRD Bangka Selatan, pemerintah desa, dan kelompok tani. Dalam forum tersebut, Ketua Komisi I DPRD Basel dari Fraksi PDIP, Dian Sersanawati, menyebutkan bahwa persoalan ini muncul akibat miskomunikasi internal di tingkat kelompok tani.
Sumbangan Sukarela atau Pungutan Terselubung?
Dalam pernyataan yang dikutip dari media Gashnews.com, seorang perwakilan kelompok tani bernama Sunar mengklaim bahwa dana yang dihimpun dari petani hanyalah sumbangan sukarela untuk kebutuhan operasional seperti pembelian materai. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada paksaan atau jumlah pungutan yang ditentukan.
“Kalau ada yang keberatan, uangnya bisa dikembalikan. Ini hasil kesepakatan internal kami,” kata Sunar dalam mediasi.
Namun, informasi yang diperoleh Tim Pena justru menunjukkan adanya arahan informal kepada petani sebelum mediasi agar menyampaikan bahwa tidak ada pemotongan dana Oplah cukup menyebut untuk pembelian materai secara sukarela?.
Total Dana Miliaran, Tapi Kades Tak Dilibatkan
Lebih mengejutkan lagi, Ketua Gapoktan Ariyanto menyatakan bahwa dana Oplah yang diterima mencapai lebih dari Rp1 miliar dan akan disalurkan ke setiap kelompok tani sesuai data yang tersedia tanpa pemotongan. Pernyataan ini kontradiktif dengan pengakuan petani sebelumnya yang mengeluhkan adanya pemungutan sebesar Rp.25.000 per petak sawah.
Yang tak kalah ironis, Kepala Desa Rias, Muslim, mengaku tidak tahu menahu soal aliran dana bantuan ini. “Kami tidak dilibatkan, bahkan tidak diberi informasi saat penyaluran dana ke petani,” ungkapnya.
Padahal, sebagai aparatur pemerintahan desa, keterlibatan kepala desa seharusnya menjadi bagian dari mekanisme transparansi dan akuntabilitas dana negara yang masuk ke wilayahnya.
Benarkah Hanya untuk Materai? Atau Ada yang Ditutup-Tutupi?.
Publik kini menantikan penjelasan resmi yang transparan dan menyeluruh, bukan sekadar dalih “miskomunikasi.” Jika memang dana hanya digunakan untuk keperluan administrasi, harus ada bukti tertulis dan pernyataan tertandatangan dari semua anggota kelompok tani yang menyetujui hal tersebut.
Jika tidak, maka patut dipertanyakan: benarkah tidak ada potongan? Atau justru ini hanya satu dari banyak modus pungli terselubung yang mengatasnamakan bantuan negara?
Suara Petani dan Masa Depan Oplah
Petani Desa Rias tak menginginkan konflik. Mereka hanya ingin kejelasan. Dana Oplah yang semestinya menjadi penopang produktivitas lahan pertanian, jangan sampai menjadi ladang penyimpangan yang dibungkus dengan bahasa “kesepakatan.”
Kejelasan anggaran, keterlibatan aparatur desa, dan transparansi pengelolaan dana adalah kunci agar program pemerintah tidak justru menimbulkan kekecewaan.
Bangka Selatan harus bersih, dan keadilan untuk petani harus ditegakkan.
