TINTAPENA.ID — Gelombang banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra kembali memantik kemarahan publik. Tidak sedikit pihak menilai bencana ini bukan sekadar fenomena alam, melainkan buah dari kebijakan yang dinilai abai terhadap kelestarian lingkungan.
Sorotan tajam diarahkan kepada Menteri Kehutanan RI, H. Zulkifli Hasan. Aktivis lingkungan dan masyarakat adat menilai pemerintah gagal mengendalikan praktik ilegal logging yang telah merusak ekosistem hutan secara masif. Mereka mempertanyakan apakah bencana ini benar-benar terjadi secara alamiah, atau ada faktor kesengajaan dalam pembiaran kerusakan hutan.
“Kerusakan hutan bukan terjadi begitu saja. Ada pihak yang menikmati keuntungan dari pembabatan liar ini. Jangan tutup mata dan seolah-olah semua tindakan dilakukan demi masyarakat,” ujar Narsum. Sabtu, 29 November 2025.
Banjir bandang yang terjadi pekan ini disebut sebagai bentuk tamparan ekologis akibat kebijakan yang lebih menguntungkan kelompok tertentu daripada menjaga hutan sebagai penyangga kehidupan. Banyak warga merasa, pemerintah justru mengabaikan tanggung jawab moral dalam menjaga kelestarian alam.
Salah satu kawasan yang menjadi simbol kehancuran ekologi adalah Hutan Tesso Nilo, dahulu habitat penting gajah Sumatra serta ratusan spesies flora dan fauna endemik. Kini, kawasan yang seharusnya berstatus taman nasional itu berubah drastis. Dari lebih 80.000 hektare wilayah yang dilindungi, lebih dari 70 persen dikabarkan telah berubah menjadi kebun sawit ilegal.
“Hutan yang dulu menjadi ruang hidup gajah kini hanya tinggal peta berlubang. Ini bukan salah cuaca atau satwa ini salah manusia, terutama mereka yang memberi izin atau menutup mata terhadap perambahan,” tegas sumber.
Tragedi banjir bandang ini pun dipandang sebagai alarm keras atas rusaknya tata kelola kehutanan. Masyarakat meminta pemerintah, khususnya Menteri Kehutanan, memberikan jawaban jelas dan langkah nyata untuk memulihkan kawasan yang telah rusak parah.
Bagi warga, bencana ini bukan hanya kehilangan rumah atau kerusakan infrastruktur melainkan kehilangan masa depan yang semestinya terlindungi oleh negara.
