PANGKALPINANG – Aksi damai yang digelar oleh Kesatuan Aksi Harapan Masyarakat Indonesia (KAHMI) di depan Kantor Walikota Pangkalpinang pada Jum’at, (25/10/2025) sore. berubah menjadi mencekam ketika massa bergerak ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pangkalpinang.
Pasalnya, massa memprotes pernyataan Muhammad Arief, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota, yang dianggap tidak netral dan merendahkan masyarakat Pangkalpinang, terutama Relawan Kotak Kosong.
Pernyataan Arief, yang disampaikan dalam sebuah talkshow dan kemudian diunggah di media sosial, menyebutkan bahwa “99,99 persen suara dipastikan ke salah satu Paslon karena sudah dikondisikan, sedangkan 1 persen sisanya hanya untuk satu dua orang saja.
“Unggahan tersebut kini telah diprivate, tetapi massa aksi mengklaim telah merekamnya sebelum dihapus.”.
Massa menuntut KPU Kota melalui sidang kode etik untuk menindak Muhammad Arief dengan sanksi tegas, mulai dari penonaktifan sementara hingga pemecatan.
“Kami minta KPU bekerja sesuai tupoksi tanpa keberpihakan. Muhammad Arief harus dinonaktifkan sementara agar sidang kode etik bisa dilakukan dengan adil. Kami menuntut pemecatan,” ujar salah satu orator di depan Kantor KPU Pangkalpinang.
Sayangnya, aksi ini sempat tak membuahkan hasil karena tak ada satu pun Komisioner KPU yang hadir, dengan alasan sedang menghadiri kegiatan di salah satu hotel di Pangkalpinang.
Setelah negosiasi dengan aparat Kepolisian, akhirnya disepakati untuk menjemput salah satu komisioner. Namun, yang hadir hanya Ketua KPU Kota, Sobarian.
Masyarakat Kota Pangkalpinang berharap pemilu dapat berjalan dengan jujur, adil, dan transparan tanpa intervensi atau keberpihakan dari pihak manapun.
“Pemilu adalah pesta demokrasi, bukan Pesta Democrazy,” seru massa, mengingatkan pentingnya menjaga integritas proses demokrasi yang bersih dan penuh sukacita,”tegas para massa.(Ben)
