TINTAPENA.ID — Bayangkan perjalanan yang seharusnya cukup 2–3 jam, justru berubah menjadi perjuangan melelahkan hingga setengah hari lebih. Di bawah terik yang menyengat atau hujan yang membanjiri, ribuan kendaraan terjebak macet tanpa jalan keluar. Di ruas Palembang–Betung, Betung–Sekayu, Sekayu–Musi Rawas, hingga Betung menuju perbatasan Jambi, jalan raya yang menjadi urat nadi ekonomi berubah menjadi jalur berbahaya: permukaannya penuh lubang dalam, bergelombang tak beraturan, dan amblas di banyak titik seolah tak pernah diperbaiki secara sungguh-sungguh.
Ruri Jumar Saef, Ketua Tim Nawacita-Astacita Presiden Republik Indonesia, tidak bisa lagi membiarkan kondisi ini berlarut. Ia melakukan evaluasi mendalam dan menegaskan: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta Balai Jalan Nasional di bawah Kementerian Pekerjaan Umum telah gagal total dalam menjalankan tugas pembangunan dan pemeliharaan jalan. Selama bertahun-tahun, anggaran miliaran rupiah terus dialokasikan setiap tahunnya, namun kenyataannya jalan justru makin rusak parah.
“Mengapa kerusakan yang sama terulang terus tanpa solusi permanen? Mengapa pekerjaan yang ada hanya tambal sulam yang rusak kembali dalam hitungan minggu? Apakah ini sekadar alasan soal jenis tanah, atau ada hal lain yang sengaja ditutup-tutupi di balik laporan yang terlihat rapi di atas kertas?” tantang Ruri Jumar Saef.
Dampaknya sangat nyata dan merugikan rakyat: kemacetan bisa berlangsung 8 hingga 12 jam secara terus-menerus. Biaya angkut melonjak drastis, hasil panen petani rusak sebelum sampai pasar, risiko kecelakaan meningkat tajam, dan waktu serta tenaga masyarakat terbuang percuma. “Ini bukan lagi soal kondisi jalan, tapi soal tanggung jawab amanah. Kalau diberi kekuasaan dan dana negara tapi tak mampu memberikan fasilitas layak, di mana letak kepercayaan rakyat itu dijaga?” tegasnya.
Untuk membuka seluruh fakta yang tersembunyi, ia menuntut langkah tegas: Diperlukan audit dan pemeriksaan menyeluruh oleh Kejaksaan Agung serta Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Setiap rupiah anggaran harus ditelusuri secara rinci, apakah benar digunakan untuk kepentingan umum atau justru berputar tanpa hasil yang nyata.
“Rakyat tak boleh terus menjadi korban kelalaian. Jika ditemukan penyimpangan, harus dibongkar habis dan dimintai pertanggung jawaban setinggi-tingginya. Kita butuh bukti dan tindakan nyata, bukan lagi janji manis yang tak pernah terwujud,” pungkasnya dengan nada tegas dan menantang sistem yang dianggap tidak transparan.
