DELAS, TINTAPENA.ID – Polemik hasil seleksi bakal calon Kepala Desa (Cakades) Delas, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hingga kini menuai pro dan kontra bagi masyarakat setempat. Pasalnya, kedua peserta yang dinyatakan gugur, berinisial JP dan AN, mempertanyakan transparansi proses koreksi tes tertulis yang digelar pada 25 Mei 2026 lalu.
Pada Jumat (19/6/2026), JP dan AN bersama sejumlah perwakilan masyarakat, pemuda, dan tokoh Desa Delas mendatangi Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bangka Selatan. Kedatangan mereka bertujuan meminta audiensi terkait sengketa seleksi Cakades. Namun, Kepala Dinas PMD tidak dapat ditemui dan hanya diwakili oleh Kepala Bidang (kabid) sedang menjalankan agenda lain di luar kantor.
JP dan AN mengaku belum menerima hasil seleksi yang menetapkan mereka tidak lolos. Mereka menyoroti proses koreksi lembar jawaban yang disebut-sebut dilakukan secara tertutup tanpa disaksikan peserta maupun saksi.
Menurut keduanya, setelah tes berakhir pukul 11.30 WIB, seluruh lembar soal dan jawaban dikumpulkan oleh panitia. Selanjutnya peserta dipersilakan beristirahat sebelum kembali ke ruangan pukul 13.30 WIB. Namun, berselang beberapa jam, hasil nilai diumumkan sekitar pukul 14.00 WIB tanpa memperlihatkan lembar jawaban peserta.
“Kami hanya melihat hasil nilai yang diumumkan, sementara itu, proses koreksi tidak kami ketahui dilakukan di mana dan bagaimana,” ujar, JP dan AN.
Salah satu warga Desa Delas, Bung Soni juga menilai bahwa sistem koreksi tertutup berpotensi menimbulkan persepsi negatif dan memicu ketidakpercayaan publik, meskipun dirinya menegaskan tidak menuduh adanya kecurangan.
Menurutnya, proses demokrasi yang menyangkut banyak kepentingan masyarakat seharusnya mengedepankan prinsip keterbukaan (transparansi). Ia mengusulkan agar pada pelaksanaan seleksi berikutnya, proses koreksi dapat dilakukan secara terbuka dengan melibatkan saksi atau pengawasan yang lebih luas guna menghindari gejolak di tengah masyarakat.
Sementara itu, JP dan AN mengaku telah menyampaikan surat keberatan kepada Bupati Bangka Selatan dan Ketua DPRD Bangka Selatan. Mereka juga mengaku telah mengajukan permohonan audiensi melalui Forum Musyawarah Masyarakat Desa Delas kepada sejumlah pihak terkait. Namun hingga saat ini mereka menyebut belum menerima tanggapan resmi.
Masyarakat kini menunggu klarifikasi dan penjelasan dari pihak penyelenggara maupun instansi terkait guna memastikan proses seleksi berjalan sesuai aturan serta menjaga kondusivitas di tengah masyarakat Desa Delas.
