BANTEN, 9 Januari 2026 – Direktur Eksekutif Pemuda Parlemen Indonesia (PPI), Ade Fitrah Alamsyah, menyampaikan pandangan kritis terhadap ketentuan Administrasi dan Persyaratan Formal Pencalonan Direktur Eksekutif PPI yang sempat rillis di media sosial resmi pemuda parlemen indonesia yang di godok Panitia Kongres Pemuda Parlemen Indonesia ke-1.
Sebagai Direktur Eksekutif yang hingga saat ini masih aktif menjalankan amanah organisasi, Ade Fitrah Alamsyah menilai bahwa persyaratan yang tertuang dalam 13 poin tersebut cenderung mengakomodir kepentingan calon tertentu, serta tidak mencerminkan semangat regenerasi kepemimpinan yang visioner dan progresif.
“Saya membaca dan mencermati satu per satu poin persyaratan tersebut. Namun dengan jujur saya sampaikan, dari poin 1 sampai 13, tidak satu pun yang secara substansial menjawab urgensi kemajuan Pemuda Parlemen Indonesia ke depan,” ujar Ade.
Ia menegaskan bahwa jabatan Direktur Eksekutif PPI bukanlah jabatan administratif semata, melainkan posisi strategis yang menentukan arah gerak organisasi secara nasional, baik dalam penguatan kaderisasi, advokasi kebijakan, hingga posisi PPI dalam dinamika kebangsaan.
“Kita seharusnya sedang berbicara tentang visi, misi, gagasan besar, serta arah perjuangan PPI ke depan, bukan sekadar daftar persyaratan administratif yang lebih menyerupai proses rekrutmen karyawan di sebuah perusahaan,” lanjutnya.
Menurut Ade, pendekatan persyaratan yang terlalu administratif dan teknokratis justru berpotensi menyempitkan ruang lahirnya pemimpin-pemimpin muda dengan gagasan besar, namun mungkin tidak sepenuhnya memenuhi kriteria formal yang rigid.
“Pemuda Parlemen Indonesia ini adalah wadah kepemimpinan nasional. Yang kita cari seharusnya adalah pemimpin dengan keberanian moral, kapasitas intelektual, dan komitmen kebangsaan, bukan sekadar kandidat yang lengkap secara dokumen,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan Panitia Kongres agar tidak menghilangkan esensi demokrasi internal organisasi, di mana kontestasi kepemimpinan seharusnya menjadi ruang adu gagasan, adu visi, dan adu konsep pengabdian, bukan sekadar seleksi administratif yang berpotensi elitis.
Meski demikian, Ade menegaskan bahwa kritik ini disampaikan bukan untuk melemahkan Panitia Kongres, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kecintaannya terhadap Pemuda Parlemen Indonesia.
“Kritik ini lahir dari rasa cinta dan tanggung jawab saya terhadap PPI. Saya berharap Panitia Kongres dapat membuka ruang evaluasi, agar proses ini benar-benar melahirkan Direktur Eksekutif yang mampu membawa PPI lebih relevan, berpengaruh, dan berdampak bagi bangsa,” tutup Ade Fitrah Alamsyah.
Pemuda Parlemen Indonesia diharapkan tetap menjadi rumah besar bagi pemuda-pemudi Indonesia yang berpikir kritis, berjiwa negarawan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat serta masa depan demokrasi Indonesia.
