TOBOALI – Ketua Pemuda Panca Marga (PPM) Kabupaten Bangka Selatan Norman Adjis menegaskan bahwa keputusan Direktur Utama PT Timah untuk menyetujui tuntutan massa dalam kondisi tekanan sosial tidak memiliki kekuatan hukum dan berpotensi melanggar Undang-Undang Minerba.
“Dirut PT Timah tidak memiliki kewenangan untuk menyetujui tuntutan yang bertentangan dengan UU Minerba, meskipun dalam situasi tertekan. Keputusan seperti itu tidak sah dan dapat menimbulkan tanggung jawab hukum baik pidana maupun administratif,” tegas Norman kepada media Tintapena.Id. Kamis, (16/10/2025).
Menurut Norman, jika keputusan diambil di luar mekanisme perusahaan hanya karena desakan massa, maka hal itu berpotensi melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG).
“Keputusan strategis seperti penentuan harga beli timah, pembubaran kemitraan, atau penghapusan satgas, seharusnya disetujui melalui dewan direksi dan komisaris. Jika dilakukan sepihak di lapangan, apalagi di bawah tekanan, maka bisa dikategorikan cacat hukum,” ujarnya.
Ia menjelaskan, bila keputusan tersebut mengakibatkan kerugian finansial bagi perusahaan misalnya karena harga beli timah terlalu tinggi,maka berpotensi menimbulkan indikasi pelanggaran Pasal 3 UU Tipikor terkait penyalahgunaan wewenang, meski dilakukan dalam kondisi darurat.
Langkah Darurat Boleh, Tapi Tak Mengubah Hukum
Norman juga memahami bila dalam situasi anarkis Dirut PT Timah terpaksa memberikan pernyataan untuk meredam massa. Namun, ia menegaskan keputusan itu harus diperlakukan sebagai tindakan taktis sementara, bukan keputusan kebijakan permanen.
“Setelah keadaan aman, langkah itu harus segera dilaporkan ke Kementerian BUMN, dewan komisaris, dan aparat keamanan. Harus dibuat risalah resmi agar bisa dipertanggungjawabkan secara hukum,” tambahnya.
Menurut Norman, jika kejadian seperti ini dibiarkan, maka akan menjadi preseden buruk bagi industri timah nasional.
“Publik bisa menilai bahwa tekanan massa bisa menggantikan mekanisme resmi. Itu sangat berbahaya bagi stabilitas dunia pertambangan dan iklim investasi,” tegasnya.
Ia pun mendorong agar PT Timah segera membuat laporan resmi dan evaluasi internal serta menegaskan bahwa keputusan di lapangan bersifat sementara demi keselamatan, bukan sebagai bentuk kebijakan tetap.
Tinjauan Hukum atas Tuntutan Massa
Norman juga menyoroti dua tuntutan utama yang disuarakan dalam aksi beberapa waktu lalu, yakni:
1. Pembubaran sistem kemitraan (CV) antara PT Timah dan penambang rakyat.
2. Pemberian izin bebas menambang di wilayah IUP PT Timah dan menjual hasilnya langsung ke PT Timah.
Kedua tuntutan ini, jelas Norman, tidak sesuai dengan ketentuan UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020.
Ia mengutip Pasal 35 UU Minerba yang menegaskan bahwa kegiatan usaha pertambangan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki izin resmi seperti IUP, IUPK, atau IPR.
“Rakyat tidak bisa menambang di wilayah izin pihak lain tanpa izin resmi. Itu pelanggaran pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 158 UU Minerba, dengan ancaman penjara hingga lima tahun dan denda maksimal Rp100 miliar,” ungkapnya.
Demikian, kata Norman, tuntutan agar rakyat bebas menambang di wilayah IUP PT Timah jelas bertentangan dengan hukum.
Bahkan jika Dirut PT Timah menyetujuinya sekalipun, keputusan tersebut tidak akan memiliki dasar hukum yang sah.
Norman menekankan bahwa langkah penyelamatan jiwa di tengah situasi genting memang dapat dimaklumi, namun tidak boleh dibiarkan menjadi keputusan kebijakan.
“Dalam konteks kemanusiaan, saya memahami situasinya. Tapi dalam konteks hukum dan tata kelola, tetap harus ada pelaporan, dokumentasi, dan koreksi resmi. Jangan sampai langkah darurat menimbulkan masalah hukum di kemudian hari baik terhadap Dirut PT Timah maupun masyarakat penambang. Karena, keinginan masyarakat adalah:
1 Naikkan harga timah yang disesuaikan dengan harga pasar dunia.
2.Tidak adanya penangkapan terhadap tambang rakyat karena rakyat ingin bekerja untuk kehidupan sehari-hari.
3. Hasil tambang rakyat harus ada yang membeli,” lanjut Norman Adjis (Man Murai).
