Bangka Selatan

Pemkab Basel Gelar High Level Meeting Pengelolaan Keuangan Daerah 2025

37
×

Pemkab Basel Gelar High Level Meeting Pengelolaan Keuangan Daerah 2025

Sebarkan artikel ini

TOBOALI  – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan melalui Badan Keuangan Daerah (Bakuda) menggelar High Level Meeting (HLM) Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2025 dengan tema “Implementasi Elektronifikasi Transaksi Keuangan Pemerintah Daerah”. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Pertemuan Gunung Namak, Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Rabu (17/9/2025).

Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Bangka Selatan, H. Riza Herdavid, S.T., M.Tr.IP., yang diwakili oleh Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Hefi Nuranda, S.T., M.M. Turut hadir pula perwakilan Bank Indonesia Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, yakni Kepala Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran Andi Pratama beserta tim, Tim Bank Sumsel Babel Cabang Toboali, para kepala OPD, tamu undangan, serta peserta HLM.

Dalam arahannya, Sekda Hefi menyampaikan bahwa digitalisasi transaksi keuangan merupakan aspek penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keandalan pengelolaan keuangan daerah.

“Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan transformasi digital yang terus berlanjut, digitalisasi transaksi keuangan menjadi krusial dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang cepat, efisien, akurat, serta transparan,” ungkapnya.

Sekda Hefi mencontohkan penerapan SP2D online yang terintegrasi dengan sistem Bank RKUD (Bank Sumsel Babel). Inovasi ini memungkinkan pelayanan pencairan tetap dapat dilakukan meskipun pada hari libur kerja, sehingga lebih efisien dan akurat.

Selain itu, lanjutnya, digitalisasi juga meningkatkan transparansi dengan sistem keuangan terintegrasi yang mampu memantau setiap transaksi. Melalui sistem ini, OPD dapat merekam data kontrak belanja daerah serta rencana pencairan, sementara BUD dapat lebih awal merencanakan cash flow sesuai kebutuhan.

Sekda Hefi juga menekankan pentingnya inovasi ke depan, di antaranya melalui penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2022. Sementara di sisi penerimaan daerah, Pemkab Basel telah menerapkan pembayaran pajak dan retribusi menggunakan QRIS, seperti untuk PBB-P2, jasa pelayanan kesehatan, hingga retribusi sampah.

“Ke depan, kanal QRIS ini akan diperluas ke berbagai sektor penerimaan daerah lainnya, sekaligus menjadi pintu masuk ekosistem digital bagi UMKM dalam mendukung inklusi ekonomi dan keuangan,” ujarnya.

Sekda Hefi menegaskan bahwa digitalisasi transaksi keuangan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk meningkatkan pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Digitalisasi adalah tools untuk mencapai tujuan strategis kita. Oleh karena itu, kompetensi digital, keamanan, serta privasi data harus terus kita jaga dalam setiap langkah,” tambahnya.

Di akhir sambutannya, Sekda Hefi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mewujudkan digitalisasi transaksi keuangan di Kabupaten Bangka Selatan.

“Bersama, kita dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang cepat, efisien, akurat, dan akuntabel demi pelayanan publik yang lebih baik serta kesejahteraan masyarakat Bangka Selatan,” tutupnya sembari membuka acara tersebut secara resmi.

Acara dilanjutkan dengan Bank Indonesia melalui Satgas P2DD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang turut memberikan pengarahan mengenai pentingnya percepatan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kemudian, Bank Sumsel Babel memaparkan produk digital keuangan mitra pemerintah daerah sekaligus memberikan bimbingan teknis penerapan SP2D online bersama bendahara pengeluaran OPD.

Momentum penting dalam HLM ini ditandai dengan pemukulan gong Kick Off implementasi SP2D online dan kanal pembayaran melalui QRIS pada retribusi jasa pelayanan kesehatan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bangka Selatan.

Kegiatan yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan tersebut ditutup dengan sesi bimbingan teknis dan diskusi interaktif guna memastikan penerapan elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah berjalan optimal.