TOBOALI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Selatan (Basel) menggelar rapat paripurna dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Pada kesempatan yang sama, juga dilakukan penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.
Rapat yang berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Basel, Senin, (11/8/2025), dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Basel, Kamarudin, bersama Wakil Ketua II Rusi, dan dihadiri para anggota dewan. Dari pihak eksekutif, hadir Wakil Bupati Basel, Debby Vita Dewi, beserta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Basel.
Wakil Ketua I DPRD Basel, Kamarudin mengatakan, DPRD Basel melaksanakan 2 agenda Paripurna, yakni terkait penandatanganan nota kesepakatan KUPA PPAS 2025 dan penyampaian rancangan KUA PPAS 2026. Tetapi terkait untuk agenda penyampaian rancangan ini DPRD belum dapat menetapkan arah dan skala prioritas pembangunan karena masih menunggu rancangan resmi dari Pemkab.
“Untuk tahun 2026 masih dalam tahap perencanaan oleh Pemkab. Sedangkan untuk KUPA-PPAS Perubahan 2025, sudah kami sepakati,” katanya.
Ia menambahkan, jika mengacu pada program nasional, prioritas tetap pada ketahanan pangan, disusul pembangunan infrastruktur. Namun, pihaknya masih menunggu rancangan detail rencana pembangunan dari pemerintah daerah.
“Program utama tetap ketahanan pangan, lalu infrastruktur. Namun kami masih menunggu rancangan yang sedang disusun Pemda,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Basel, Debby Vita Dewi, menyampaikan bahwa penyusunan KUPA-PPAS Perubahan 2025 dan KUA-PPAS APBD 2026 didasarkan pada analisis kondisi ekonomi daerah, kebijakan pendapatan, serta kajian intervensi belanja program.
“Dalam penyampaian ini terdapat beberapa indikator, antara lain Pendapatan Daerah, Belanja Daerah Defisit, Penerimaan Pembiayaan, dan Pengeluaran Pembiayaan,” jelasnya.
Debby juga memaparkan indikator makro pembangunan tahun 2026 yang telah disepakati untuk mendukung daya saing pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Target tersebut meliputi, Laju pertumbuhan ekonomi: 3,95–5,10 persen, angka kemiskinan: 2,76 persen, tingkat pengangguran: 4,28 persen, Inflasi: 2,85 persen dan Indeks Modal Manusia (IMM) 0,51 persen.
Selain itu, kata Debby, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga berperan penting dalam hal mencermati dengan mengatur porsi anggaran agar sesuai saran. Program program yang disampaikan ini juga menjadi skala prioritas Pemkab dan seiring berjalan nantinya.
“Intinya, KUPA-PPAS Perubahan 2025 sudah jelas arahnya. Untuk 2026, kami tinggal menunggu instruksi Bupati terkait skala prioritas,” pungkasnya.
