BANGKA SELATAN – Suasana di lingkungan Gedung DPRD Kabupaten Bangka Selatan mendadak panas, Rabu, (9/7/2025), usai batalnya pertemuan antara Dewan dan awak media yang sebelumnya dijadwalkan secara resmi. Agenda yang sedianya membahas dana publikasi tersebut justru berujung kekecewaan dan ricuh, lantaran pembatalan dilakukan tanpa alasan yang jelas dan mendadak.
Sejumlah wartawan dari berbagai media lokal yang telah hadir merasa seolah diabaikan oleh pihak penyelenggara. Ketidakjelasan informasi serta absennya kehadiran pejabat DPRD Basel memperkuat kesan bahwa koordinasi internal lembaga legislatif itu masih lemah.
“Kami hadir berdasarkan undangan resmi. Tapi saat sampai di lokasi, tidak ada perwakilan DPRD yang menemui, apalagi menjelaskan alasan pembatalan. Ini sangat disayangkan,” ujar salah satu jurnalis yang hadir.
Insan pers memegang peran penting dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan mengawal jalannya pemerintahan. Sebagai mitra kerja strategis DPRD, wartawan sejatinya harus diperlakukan dengan penuh penghormatan dan profesionalitas.
“DPRD harusnya mampu menunjukkan sikap terbuka dan komunikatif, bukan sebaliknya. Media membantu menyampaikan kinerja mereka ke publik,” tutur salah satu perwakilan media dari Toboali.
Kejadian ini lantas memunculkan pertanyaan besar: apakah ini sekadar miskomunikasi, atau ada faktor lain yang lebih kompleks di balik pembatalan tersebut?
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak DPRD Bangka Selatan terkait insiden tersebut. Ketidakhadiran hanya memperkeruh situasi dan menimbulkan spekulasi di kalangan publik.
“Sikap diam dari DPRD justru bisa merusak hubungan baik yang selama ini coba dibangun bersama media,” ujar perwakilan pers lokal.
Kekecewaan para pewarta harus menjadi cambuk introspeksi bagi DPRD. Pembenahan pola komunikasi serta penjadwalan yang profesional sangat diperlukan agar insiden serupa tidak kembali terjadi di masa depan.
“Kami berharap komunikasi yang lebih matang. Jangan sampai kemitraan antara lembaga legislatif dan media menjadi renggang hanya karena miskordinasi teknis,” ujar awak media lainnya.
Diharapkan, DPRD segera mengambil langkah proaktif untuk memulihkan kepercayaan dan memastikan kolaborasi dengan media tetap berjalan sesuai prinsip transparansi.
