BANGKA SELATAN – Dugaan pemotongan dana bantuan untuk petani sawah di Desa Rias, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencuat ke publik.
Bantuan yang diketahui berasal dari Presiden Prabowo Subianto tersebut seharusnya disalurkan penuh tanpa potongan, namun informasi yang dihimpun menyebutkan adanya pemotongan oleh oknum ketua kelompok tani.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kepada tim media bahwa dana Opla (Ongkos Pengolahan Lahan) yang diberikan pemerintah kepada para petani, dipotong sebesar Rp. 25.000 per petak sawah. Pemotongan tersebut diduga dilakukan oleh ketua kelompok tani SPA, berinisial DN.
“Saya tahu betul karena orang tua angkat saya petani dan menerima bantuan itu. Tapi dipotong. Setelah dilaporkan langsung ke Dinas Pertanian, uangnya dikembalikan, tapi yang lain tetap kena potong karena mereka tidak tahu,” ujarnya, Rabu, (25/6/2025).
Diketahui, dana opla ini merupakan bagian dari program bantuan langsung pemerintah pusat untuk mendukung para petani dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi lahan.
Jika benar dipotong sebesar Rp. 25.000 per petak, maka dengan total ratusan petak sawah di wilayah SPA, nominal yang disunat bisa mencapai puluhan juta rupiah. Hal ini tentu merugikan petani dan mencederai semangat program pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian.
Upaya konfirmasi kepada KETUA maupun ANGGOTA kelompok tani SPA yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dilakukan oleh Tim Pena melalui pesan WhatsApp, namun hingga berita ini diturunkan tidak mendapatkan jawaban. Semuanya memilih bungkam.
Sementara itu, dalam salah satu grup WhatsApp Poktan Sumber Rezeki 1, muncul pertanyaan dari anggota yang mempertanyakan kejelasan potongan dana opla tersebut. “Biaya apa yang dibebankan? Tolong dijelaskan,” tulis salah satu anggotanya dalam grup tersebut.
Kasus ini menimbulkan kecurigaan bahwa masih ada praktik yang merugikan masyarakat kecil di tingkat bawah, terutama dalam pengelolaan bantuan negara. Diharapkan, pihak berwenang segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam penyaluran dana bantuan.
Masyarakat berharap, jangan sampai niat baik pemerintah pusat untuk membantu petani malah dinodai oleh oknum yang menyalahgunakan kepercayaan.
