JAKARTA— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan untuk lebih serius dalam membenahi tata kelola pemerintahan. Peringatan ini muncul setelah hasil evaluasi menunjukkan tingginya potensi korupsi dalam berbagai sektor strategis.
Peringatan ini disampaikan saat pertemuan antara jajaran Pemkab Bangka Selatan dan KPK di Gedung Merah Putih, Kamis, (22/5/2025). Dalam forum tersebut, KPK memaparkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) yang menunjukkan bahwa Bangka Selatan masuk dalam zona rawan korupsi.
“Kami menemukan sejumlah praktik yang harus segera dibenahi, seperti penyalahgunaan fasilitas kantor, promosi jabatan berbasis kedekatan personal, dan potensi intervensi dari pihak luar dalam pengambilan keputusan,” ungkap Untung Wicaksono, Kepala Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK.
Pengadaan Barang dan Jasa Jadi Sorotan KPK
Untung juga menyoroti bahwa sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) menjadi titik krusial yang perlu dibenahi. Menurutnya, perencanaan yang lemah dan transparansi yang minim membuat PBJ menjadi area rentan penyimpangan.
“Ini bukan hanya masalah Bangka Selatan, tapi terjadi di banyak daerah. Namun, ini menjadi alarm bagi kita semua untuk memperjelas peran masing-masing dalam proses PBJ,” katanya.
Masalah lain juga ditemukan dalam pengelolaan anggaran dan perjalanan dinas, yang meski menunjukkan tren penurunan, tetap dinilai rawan dimanipulasi.
Sistem Merit Jadi Kunci Pembenahan SDM
Dalam konteks manajemen aparatur sipil negara, KPK mendorong Pemkab Bangka Selatan untuk segera menerapkan sistem merit, guna memastikan promosi dan mutasi dilakukan berdasarkan kompetensi, bukan relasi.
“Kalau sistem merit sudah dijalankan, semua ASN akan punya peluang yang sama. Ini penting untuk memutus praktik nepotisme dan kolusi dalam birokrasi,” jelas Untung.
Pemkab Basel Janji Berbenah, KPK Minta Konsistensi
Menanggapi evaluasi tersebut, Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid, mengaku siap bekerja sama dan meminta arahan dari KPK dalam menyusun langkah konkret perbaikan.
“Kami membutuhkan dukungan dari KPK untuk melangkah lebih baik. Harapannya, langkah-langkah yang kami ambil tepat sasaran,” ujarnya.
Dalam forum itu hadir pula Sekda Hefi Nuranda, Kepala Inspektorat Mulyono, serta jajaran Korsup KPK Wilayah II.
Nilai SPI dan MCSP Masih Mengkhawatirkan
Data dari SPI menunjukkan skor integritas Pemkab Bangka Selatan dalam empat tahun terakhir tidak pernah keluar dari kategori rentan, dengan skor terakhir pada 2024 hanya 69,1. Tak jauh berbeda, skor MCSP 2024 mencatat posisi Basel sebagai yang terendah se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Beberapa area yang mendapat sorotan mencakup penganggaran (67,64), PBJ (63), pengelolaan aset (70,06), serta optimalisasi pajak (48,2) — menandakan perlunya pembenahan secara menyeluruh.
Pengelolaan Aset dan Pajak Masih Bermasalah
Dalam hal aset daerah, Pemkab menargetkan sertifikasi 300 dari 437 bidang tanah tahun ini. Namun, berbagai kendala seperti lokasi yang belum jelas, tumpang tindih dengan kawasan hutan, dan akses geografis menjadi tantangan besar.
Sementara itu, penerimaan pajak, khususnya PBB, masih belum optimal. KPK menyarankan adanya tim khusus untuk verifikasi data dan melakukan pembersihan (cleansing) data wajib pajak.
Sebagai solusi kreatif, KPK mendorong keterlibatan BUMDes dalam membantu warga membayar pajak secara kolektif, disertai kerja sama dengan perbankan lokal.
KPK juga menyarankan pembaruan regulasi tentang transaksi digital di sektor restoran dan hotel. Aturan yang terlalu longgar disebut menjadi celah hilangnya potensi pendapatan daerah.
Reformasi Butuh Ketegasan dan Kolaborasi
Meski catatan KPK cukup panjang, lembaga antirasuah tersebut menegaskan bahwa perbaikan masih bisa dilakukan asal disertai kemauan politik yang kuat dan kolaborasi lintas sektor.
“Tidak ada kata terlambat. Tapi semuanya harus dimulai dari keberanian untuk mengakui dan membenahi. Kami siap mendampingi,” pungkas Untung.
Sumber : kpk.go.id
