PANGKALPINANG — DPRD Kota Pangkalpinang menggelar Rapat Paripurna ke-V Masa Sidang II Tahun 2026 dengan agenda memuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025, di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (30/3/2026).
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Pangkalpinang, Abang Herza dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, Sekretaris Daerah Mie Go, pejabat eselon II, serta camat dan lurah se-Kota Pangkalpinang.
Dalam penyampaiannya, Saparudin menegaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
“Laporan keterangan pertanggungjawaban daerah ini merupakan wujud akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang akan disampaikan secara terbuka kepada publik dari pertanggungjawaban tahun 2025,” ujarnya.
Ia menyebutkan terdapat dua hal yang menjadi prioritas dalam pembahasan, yakni kinerja keuangan daerah dan pelaksanaan belanja. Dari sisi keuangan, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2025 mencapai 107 persen dari target. Sementara itu, transfer dari pemerintah pusat justru mengalami penurunan.
“Peningkatan PAD ini menunjukkan semakin mandirinya pemerintah kota, sehingga ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat semakin berkurang,” katanya.
Sementara dari sisi belanja, seluruh komponen seperti sarana prasarana, pendidikan, dan kesehatan terealisasi di atas 90 persen, yang dinilai cukup baik dalam penyerapan anggaran.
Namun demikian, penurunan transfer pusat berdampak pada berkurangnya anggaran hingga sekitar Rp200 miliar.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah kota melakukan efisiensi, termasuk pengurangan anggaran perjalanan dinas dan kegiatan lainnya.
“Tahun 2026 ini kami berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah dan menggandeng investor dalam pembangunan Kota Pangkalpinang,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah kota juga akan mengusulkan sejumlah program strategi ke pemerintah pusat, seperti pembangunan sekolah rakyat, peningkatan infrastruktur jalan, dan pengolahan air bersih.
Ia juga menyoroti tingkat kemiskinan terbuka yang masih berada di atas 5 persen atau lebih tinggi dari rata-rata nasional.
“Ini menjadi fokus kita ke depan agar dapat ditekan,” tegasnya.
Ia berharap usulan yang disampaikan kepada pemerintah pusat dapat menjadi perhatian dan terealisasi untuk mendukung pembangunan di Kota Pangkalpinang.
