Pangkalpinang

BPS Pangkalpinang Rilis Berita Statistik November 2025, Pentingnya Data Akurat untuk Kebijakan Pembangunan

41
×

BPS Pangkalpinang Rilis Berita Statistik November 2025, Pentingnya Data Akurat untuk Kebijakan Pembangunan

Sebarkan artikel ini

PANGKALPINANG – Pemerintah Kota Pangkalpinang menegaskan pentingnya peran data statistik sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pembangunan daerah. Adapun acara Rilis Berita Resmi Statistik (BRS) dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pangkalpinang di ruang Rapat BPS. Pada Senin, (3/11/2025).

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Pangkalpinang, Juhaini menyampaikan apresiasi kepada BPS Kota Pangkalpinang yang secara konsisten melaksanakan kegiatan rilis statistik setiap bulan.

Ia menyebut kegiatan ini menjadi sarana penting meningkatkan literasi statistik serta memastikan data yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah.

“Kami berterima kasih kepada BPS yang rutin menyampaikan perkembangan data statistik kepada pemerintah daerah. Data yang akurat dan berkualitas menjadi fondasi dalam merumuskan kebijakan yang efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” ujar Juhaini.

Lebih lanjut, Juhaini menekankan bahwa data memiliki peran penting dalam seluruh tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program.

Juhaini menegaskan bahwa kesalahan dalam penggunaan data dapat berdampak pada kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, BPS memiliki peran strategis dalam menyediakan indikator makro ekonomi seperti tingkat inflasi, yang menjadi acuan penting bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan ekonomi.

“Angka inflasi mencerminkan stabilitas harga dan kondisi ekonomi masyarakat. Melalui data yang disajikan BPS, pemerintah daerah bisa lebih tepat dalam mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat,” katanya.

Juhaini juga memuji langkah BPS Kota Pangkalpinang yang telah menunjukkan pelayanan publik prima dengan menyediakan data yang mudah diakses dan transparan. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis data.

Ia menambahkan, kerja sama antara pemerintah daerah, BPS, dan seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat agar pengendalian inflasi di daerah dapat berjalan efektif.

“Dengan kolaborasi dan evaluasi rutin, kita bisa menjaga stabilitas ekonomi dan menghadapi tantangan global yang bisa berdampak pada perekonomian lokal,” tegasnya.

Kegiatan dihadiri dan diwakili Statistisik Ahli Madya Nasrun, serta Kepala Bapperida, Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM, Dinas Pangan dan Pertanian, Plt. Diskominfo, Plt. Dishub, perwakilan Perguruan Tinggi dan Insan Pers.