TOBOALI – Kehadiran sejumlah tokoh masyarakat, akademisi, dan perwakilan pemerintah daerah dalam Forum Diskusi Rakyat bertajuk “Strategi Pemulihan Ekonomi dan Modernisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bangka Selatan” yang digelar di Warkop Caong, Rabu, (1/10/2025) malam.
Acara dibuka oleh Muhammad Rosidi selaku moderator, dengan menghadirkan narasumber: Suhardi (akademisi dan mantan Komisioner KPU), Ali Muzakir (legislator dan praktisi pertambangan), serta Dedi (Ketua Satgas PAD). Hadir pula presidium tokoh masyarakat Basel, KNPI, Pemuda Pancasila, GP Ansor, dan insan Pers.
Dalam diskusi tersebut para pembicara menyoroti pentingnya pengelolaan tambang rakyat, potensi pajak sarang burung walet, serta perlunya modernisasi data perkebunan sawit. Ketua Satgas PAD, Dedi, memaparkan realisasi PAD tiga tahun terakhir:
Tahun 2023: target Rp.71,2 miliar, terealisasi Rp.70,7 miliar (99,3%).
Tahun 2024: target Rp.83,4 miliar, terealisasi Rp.68,0 miliar (81,6%).
Tahun 2025: target Rp.100,5 miliar, realisasi sementara Rp.72,2 miliar (71,8%).
Menurut Dedi, masih ada kendala besar, mulai dari keterbatasan SDM, data objek pajak yang belum mutakhir, hingga kemampuan teknis dalam pengelolaan potensi PAD.
“Alhamdulillah, saat ini SDM mulai ditambah. Ini komitmen pemerintah untuk memperkuat sektor pendapatan,” ujarnya.
Kepala DPMPTSP Kartika Sari, menegaskan bahwa masukan publik dari forum akan dijadikan bahan evaluasi.
“Beberapa rekomendasi akan kami tindaklanjuti, termasuk soal pengawasan pajak walet dengan melibatkan aparat penegak hukum,” kata Tika.
Sementara itu, akademisi Suhardi menilai ada progres positif meski belum maksimal. “Data yang dipaparkan menunjukkan peningkatan, tapi transparansi dan keterbukaan perlu lebih ditingkatkan agar masyarakat tahu capaian PAD,” jelasnya.
Legislator Ali Muzakir menekankan perlunya modernisasi data perkebunan sawit dan kepastian pungutan BPHTB serta HGU. Ia juga menyinggung soal harga timah yang dinilai tidak adil bagi penambang rakyat.
“PT Timah seharusnya menghitung harga berdasarkan biaya produksi yang wajar agar penambang bisa menikmati harga yang lebih layak,” ujarnya.
Diskusi Forum ini diharapkan menjadi rumusan pemerintah daerah dalam kebijakan ekonomi yang berpihak pada masyarakat sekaligus memperkuat struktur PAD Bangka Selatan kedepan.
