TOBOALI – Sebuah video berdurasi 1 menit 10 detik yang diunggah oleh akun Facebook milik seorang pria berinisial RD kembali memicu kontroversi di tengah publik. Video tersebut direkam tepat di depan Mapolres Bangka Selatan pada Sabtu, 2 Agustus 2025 lalu dan hingga kini terus menyebar luas di media sosial.
Dalam video tersebut, RD yang dikenal kerap membuat konten bernuansa provokatif, secara terang-terangan menuding adanya praktik penyelundupan pasir timah ilegal yang diduga dibiarkan lewat tepat di depan kantor Polres Bangka Selatan.
“Kapolres tidak mungkin tidak tahu. Truk-truk timah ilegal lewat dari pelabuhan Belitung menuju Sadai, pasti lewat sini. Jam 6.30 pagi sudah melintas depan Polres. Ini bukan hal baru!” kata oknum RD dalam pernyataan videonya.
Tak hanya itu, dalam narasi teks yang diselipkan dalam video, oknum RD bahkan menyebutkan kalimat tajam: Membiarkan kejahatan adalah kejahatan sesungguhnya.
Ia juga menyebut Bangka Selatan sebagai negeri abu-abu penyelundupan yang dibiarkan begitu saja, seolah tanpa tindakan tegas dari pihak berwenang.
Unggahan RD tersebut langsung menuai beragam reaksi dari masyarakat. Sebagian mengecam gaya komunikasi RD yang dinilai provokatif dan cenderung mencari sensasi, sementara lainnya mempertanyakan kebenaran informasi yang disampaikan tanpa bukti valid.
“Ini bukan kritik konstruktif, tapi lebih mirip manuver liar yang mencemarkan institusi,” ujar lawyer GA.
Tak berhenti di situ, RD juga menyeret nama Presiden Prabowo Subianto dalam narasi videonya, dengan menyebut bahwa praktik penyelundupan dan pertambangan ilegal di Bangka Belitung kian tak terkendali.
“Pak Prabowo, penyelundupan semakin parah! Illegal mining makin brutal di Bangka Selatan. Pembiaran terhadap kejahatan adalah kejahatan itu sendiri,” ucap oknum RD dengan nada emosional.
Oknum RD bahkan menyebut dirinya siap “dimatikan” atas pernyataan- pernyataan tersebut, mengklaim sudah ada intervensi terhadap dirinya dari pihak-pihak tertentu.
“Jika oknum RD punya bukti valid, sampaikan melalui jalur hukum atau laporkan ke Komnas HAM atau Komisi Kepolisian. Tapi kalau hanya asal bicara tanpa data, itu bisa jadi bumerang,” tambah lawyer GA.
Meski demikian, berbagai kalangan menilai cara oknum RD menyampaikan kritik justru mengarah pada ujaran yang berpotensi mencemarkan nama baik institusi penegak hukum.
Kapolres Bangka Selatan AKBP Agus Arif Wijayanto saat diminta klarifikasi terkait hal tersebut belum ada tanggapan. Pada, Selasa, (5/8/2025).
Munculnya video tersebut menjadi alarm (peringatan) soal batas antara kritik sosial dan ujaran penuh provokasi yang membahayakan stabilitas hukum dan ketertiban di tengah masyarakat.
